Sinar Nusantara News Portal Berita Sinar Nusantara NewsJAKARTA, SNN – Dana kampanye untuk pemilu di Indonesia tidak diperkenankan diperoleh dari luar negeri alias dana asing.
Hal itu dikatakan Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini usai diskusi bertajuk “Mengawal Integritas Pemilu, Hak Pilih, Akuntabilitas Dana Politik dan Penegakan Hukum Pemilu” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (5/4).
“Dana asing kan tidak boleh ya. Dana asing dilarang menurut UU pemilu kita. UU pemilu kita juga sudah mengatur dengan tegas bahwa peserta pemilu tidak boleh menerima dana dari pihak asing, dari pihak manapun. Baik dari perusahaan asing, LSM asing maupun dari warga negara asing,” kata Titi.
Titi mengungkapkan, jika ada peserta pemilu baik partai politik ataupun perorangan yang menerima dana dari asing, maka mereka wajib menyerahkan kepada negara melalui kas negara dan tidak boleh digunakan.
“Jadi kalau sampai ada pihak-pihak yang menerima dana dari pihak asing, itu kan dana yang dilarang. Maka dia harus mengembalikan dana tersebut ke kas negara, tidak boleh digunakan,” terangnya.
Titi menegaskan, jika ada peserta pemilu menerima dana dari luar, tapi tidak bersedia menyetorkan ke kas negara atau malah menggunakannya untuk kepentingan politik, maka bisa mendapatkan hukuman pidana.
“Kalau dia sampai tidak dikembalikan dan dana itu tetap digunakan, maka itu ada ancaman pidana di dalam UU pemilu kita,” terang Titi.
Selain itu, lanjut Titi, ketika ada pihak manapun yang menemukan adanya bukti bahwa caleg maupun capres-cawapres tertentu didukung oleh dana asing untuk berkampanye dan berpolitik, maka harus dilaporkan dan aparat terkait bisa segera memprosesnya sesuai dengan mekanisme hukum yang ada.
“Bagi pihak-pihak yang mempunyai bukti bahwa ada peserta pemilu yang menerima dana asing, saya kira proses hukum harus dijalankan,” tandasnya.
