Sinar Nusantara News Portal Berita Sinar Nusantara NewsRelated Articles
Bengkulu, Sinarnusantaranews.com – Demi untuk daerah yang selalu dicintainya Senator Hj Riri Damayanti John Latief memperjuangkan di awal tahun 2023 untuk Propinsi Bengkulu agar kemajuan dapat di raih dengan maksimal, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief terus berbaur bersilaturahmi dengan warga Bengkulu agar dapat menyerap berbagai aspirasi sehingga dapat diperjuangkan di tataran kementerian.
Ada begitu banyak aspirasi yang terhimpun. Enam hal diantaranya menjadi sorotan utama yang alumni Psikologi Universitas Indonesia harapkan dapat segera terealisasi pada tahun 2023 ini. Aspirasi ini ia sampaikan secara terbuka, baik dalam forum resmi pemerintahan, maupun kepada mitra kerjanya.
“Pertama, terkait pengadaan ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun 2023 hendaknya diprioritaskan kepada tenaga guru dan kesehatan yang bersedia di tempatkan di kawasan terisolir dan daerah-daerah terpencil.
Prinsip pemerataan dan distribusi pegawai secara adil harus diwujudkan dan diawasi dengan ketat terutama di daerah-daerah berkembang,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (4/1/2023).
Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu juga berharap pemerintah mendirikan pasar murah terutama di daerah yang belum bisa mandiri dalam menyediakan stok yang cukup untuk kebutuhan pokok di kawasannya sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan baik.
“Kementerian Desa juga hendaknya memperkenankan digunakannya Dana Desa untuk pemberian BLT (bantuan langsung tunai) meski bukan dari jatah untuk operasional pemerintah desa.
Sebab pada 2023 ini daerah yang selama ini mengandalkan pendapatannya dari ekspor komoditas mungkin akan mengalami dampak buruk resesi global,” ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menambahkan, ia juga berharap banjir tidak lagi menjadi persoalan di Bumi Rafflesia pada tahun 2023 ini dan meminta kepada Kementerian PUPR untuk memobilisasi tim untuk memeriksa seluruh kesiapan infrastruktur untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang berpotensi ditimbulkan akibat bencana.
“Program bedah rumah yang dialokasikan Kementerian PUPR untuk Bengkulu masih sangat terbatas sehingga perlu untuk dapat ditingkatkan.
Karena sesuai data BKKBN Bengkulu masih ada puluhan ribu warga menempati rumah tidak layak huni yang tersebar di sejumlah daerah kabupaten/kota di Bengkulu,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief. (FB)
