Sinar Nusantara News Portal Berita Sinar Nusantara NewsBengkulu, Sinarnusantaranews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis naiknya harga-harga sejumlah komoditas seperti BBM, beras, minyak goreng, dan rokok, telah memacu kenaikan inflasi di Bengkulu. Pada bulan Januari 2023 kemarin kenaikan itu hingga mencapai 6 persen.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, permasalahan harga komoditas yang tidak stabil merupakan permasalahan tata kelola perdagangan yang perlu dievaluasi dan diselesaikan secara komprehensif dari hulu sampai hilir.
“Saya selalu sedih kalau mendengar laporan pengusaha yang mengeluh naiknya harga yang terjadi saat ini membuat pembeli menjadi sepi. Dulu karena pandemi, kini karena bencana, perang dan lain-lain. Beban hidup masyarakat jadi jauh lebih besar. Ini perlu segera disikapi,” kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (8/2/2023).
Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini menjelaskan, masalah naiknya harga-harga sejumlah komoditas ini bukan hanya masalah di Bumi Rafflesia, namun juga hampir terjadi di seluruh nusantara, bahkan di seluruh dunia.
“Pakar mengistilahkannya dengan resesi global. Pemerintah boleh saja percaya diri akan mampu melewati resesi ini dan menjaga agar ekonomi tetap stabil. Tapi dampak seperti naiknya harga-harga komoditas ini tetap harus mampu diantisipasi dengan baik,” pesan Hj Riri Damayanti John Latief.
Putri Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Provinsi Bengkulu Hj Leni Haryati John Latief ini menekankan, sebelum mengambil solusi jangka panjang akan baik sekali bila dalam waktu dekat pemerintah segera menyelenggarakan pasar murah di banyak tempat untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pasar murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini maunya jangan pas harga-harga naik saja, tapi rutin sepanjang tahun, menyebar merata di berbagai daerah terutama di daerah terpencil,” ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menambahkan, untuk jangka panjang, pemerintah mesti menata kembali sistem tata kelola di sektor hulu, bagaimana semua produk bisa diproduksi sendiri dengan kualitas yang baik.
“Begitu juga di sektor hilir, soal distribusi barang, memurahkan biaya logistik, terutama untuk komoditas pangan karena ini yang paling mendasar. Pemerintah harus berani membongkar semua tata kelola yang buruk dan menyusunnya kembali dengan sistem dan tata kelola yang lebih baik,” demikian Hj Riri Damayanti John Latief. (FB)
