Minggu , 17 Oktober 2021
Breaking News
Slider

Home / Breaking News / Diduga Melanggar Acuan K3, CV Tiga Roda Enggan Bicara !

Diduga Melanggar Acuan K3, CV Tiga Roda Enggan Bicara !

Lebong| Bengkulu, sinarnusantaranews.com – Program perencanaan dan pembangunan industri kabupaten melalui Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebong yang dikerjakan oleh pihak CV .Tiga Roda diduga telah melanggar Acuan UU (K3) dan  Pasal 12 UU No 1 tahun 1970.

Terkait hal tersebut kita seharusnya mengetahui apa itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ?, apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja pengurus/pengawas ? Apa saja jenis kecelakaan kerja ?

Keselamatan dan Kesehatan, Kerja itu diperuntukkan untuk siapa?

Namun beda hal yang dikerjakan oleh pihak CV Tiga Roda sebut saja (A), diduga bangunan yang dikerjakan oleh pihak tersebut ditemukan berbagai fakta temuan awak media di lapangan bahwa tidak menggunakan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).

Itu terlihat dari mayoritas pekerja di lokasi proyek yang tidak memakai pengaman mulai dari baju rompi, helm, hingga sepatu proyek serta pembuatan adonan campuran semen pasir yang diduga satu kali banyak /tidak sesuai keinginan.

Padahal dalam kontrak kerja antara Dinas Kesehatan dengan pihak CV .Tiga Roda. dicantumkan kewajiban kontraktor untuk memakai alat kelengkapan K3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam pasal 15 memuat sanksi dengan ancaman kurung 3 bulan penjarah bagi kontraktor yang melanggar peraturan K3.

Berdasarkan Undang-undang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi pada dasarnya, setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

Menurut pasal 12 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut :

– Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
– Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan.
– Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan, namun beda hal dan dianggap remeh oleh pihak CV .Tiga Roda terkait UU tersebut.

Yang perlu diketahui pertama adalah Pengurus/Pengawas merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Berdasarkan pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengurus bertanggung jawab untuk :

– Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat – sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
– Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
– Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
– Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya.
– Semua pengamanan dan alat – alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya.
– Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
– Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
– Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, tapi ini semua diabaikan oleh pihak CV.Tiga Roda.

Saat Berita ini kita rilis kami belum, bisa menghubungi pihak kontraktor tersebut dan saat tim investigasi meminta nomor telepon pihak CV kepada pengawas /mandor lapangan.

Beliau mengatakan, “maaf pak saya tidak mempunyai nomor hp pemborongnya,” tuturnya sembari kesal didatangi pihak media.

Maka kami harap kepada pihak terkait dan APH Kabupaten Lebong agar menindaklanjuti/ memberhentikan pihak CV. Tiga Roda yang tidak bertanggung jawab dan sudah melanggar UU tersebut. (Tim)

Bersambung……

http://www.nuamooreabengkulu.com

About adminSNN

Check Also

Diduga Perselingkuhan Oknum Kades dengan Wanita Bersuami di Kecamatan Pino Raya Mulai Terbongkar

Bengkulu Selatan, sinarnusantaranews.com – Hubungan asmara antara seorang oknum Kades berinisial T dengan wanita bersuami …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *