Selasa , 12 November 2019
Breaking News
previous arrow
next arrow
Slider

Home / Bengkulu / FPR Tuntut Agar Kejagung RI Mengevaluasi Kinerja Kejati Dan Kejari Provinsi Bengkulu

FPR Tuntut Agar Kejagung RI Mengevaluasi Kinerja Kejati Dan Kejari Provinsi Bengkulu

JAKARTA, SNN –  Lembaga Swadaya Masyarakat Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam Front Pembela Rakyat (FPR) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). FPR menuntut pihak Kejaksaan Agung untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja Kejati dan Kejari diseluruh Provinsi Bengkulu.

FPR dalam aksinya membawa poster bertuliskan berbagai tuntutan, untuk menyuarakan aspirasi dengan mengunakan pengeras suara. Mereka berorasi menuntut pihak Kejagung RI mengambil alih beberapa kasus korupsi di Provinsi Bengkulu yang dibekukan oleh pihak kejaksaan setempat.

Aksi demo yang dikawal beberapa oknum Kepolisian itu, berlangsung damai. Mereka beorasi saling bergantian, seraya mengusung poster bertuliskan, seperti.
“Kasus-kasus Korupsi di Bengkulu Jadi Permainan Korup Jaksa Nakal di Kejati Bengkulu”

“Di Kejaksaan Tinggi Bengkulu Ada Maklampir Menghisap Darah Koruptor”

“Meminta Bapak ST Burhanuddin Kejagung RI Pecat Kejati Bengkulu Aspidsus Kejati Bengkulu Awas Kejati dan Jaksa nakal” dan “Bubarkan TP4D di negeri ini”

Pihak Kejagung meminta dua orang perwakilan masuk ke kantor Kejagung untuk menyampaikan aspirasinya setelah setengah jam berorasi.

Koordinator Aksi, Rustam Ependi usai bertemu pihak Kejagung mengatakan pihak Kejagung akan menyampaikan aspirasi kami kepada Jampidsus dan mengkoordinasikan sejumlah kasus yang kami laporkan untuk segera ditindak lanjuti dan pihak Kejagung akan melakukan suverpesi ke daerah.”Namun kita juga dikasihkan nomor kontak mereka untuk melakukan komunikasi dan menanyakan perkembangan pengaduan“ kata Rustam Ependi, Kamis (31/10) usai aksi di Kejagung RI, Bulungan, Jakarta.

Menurut Rustam, mereka akan melakukan aksi lebih besar lagi apabila kasus ini tidak direspon oleh Kejagung, ”apapun caranya, artinya ini harus dipermalukan. kita kan malu ini lambang Adhiyaksa, lambang penegakan hukum sejak dulu sudah ada jangan sampai lambang ini berubah buat untuk menakuti publik saja, periksa-periksa kasih duit aman, tidak bisa seperti itu,” ujar Rustam.

Kasus yang belum terselesaikan hingga saat ini seperti  kasus Alkes di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2017 senilai 16 milyar yang gagal perencanaan diusut Kejati, tapi tidak menjadi kasus. Karena itu kami datang ke Jakarta dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Bengkulu terkait kasus-kasus yang ditangani oleh pihak Kejasaan yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama di Kejati Bengkulu. Banyaknya tunggakan-tunggakan kasus yang dilakukan oleh pihak Kejati Bengkulu hingga sekarang tidak sampai ke meja hijau.

“Ada terkesan bahwa kasus-kasus ini dijadikan sebuah harga tawar oleh pihak Kejati Bengkulu untuk bermain dengan hal-hal yang negatif artinya lewat pemeriksaan-pemeriksaan terhadap kasus, tidak menutup kemungkinan ikut main di dalam uang haram ini.”

Kita telah sampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung sambung Rustam, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada respon dan ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung RI, dalam hal ini Bapak ST Burhanuddin yang baru saja dilantik. Untuk itu kami membawa kado hanya dua lembar kertas, tapi dua lembar kertas ini isinya kinerja bawahannya yang ada di Provinsi Bengkulu dengan kata lain kami meminta Kejagung coba periksa Bapak Kejati Bengkulu, periksa, Aspidsus, periksa Aswasnya itu.

”Kami sangat berharap Kejagung baru harus mengawasi jaksa-jaksa yang ada di Provinsi Bengkulu, bayangkan saja keputusan Pengadilan meminta JPU untuk menetapkan tersangka sampai sekarang tidak ada penetapannya.”ini jaksa benaran apa jaksa main-main,” ujarnya.

Kemudian pengusutan kasus-kasus korupsi seperti pembangunan kompern Jeti di Pulau Bai Bengkulu senilai 90 Milyar, proyek ini juga belum selesai hingga saat ini, padahal pembayran sudah 100 persen namun masih mengendap di Kejati.

“Selain itu pengamanan Pantai senilai 87 milyar di Pulau Komuko tahun 2018, sampai sekarang tak kunjung selesai. proyek amburadul pengusutan juga di Kejati, Ketua Timnya justru sudah pindah menjadi Kejati Bali,” tutup Rustam.

 

Editor : Redaksi SNN

About adminSNN

Check Also

Hari Kesehatan Nasional, Dinkes Bengkulu Selatan Berikan Penghargaan Pada Tenaga Kesehatan Berprestasi

BENGKULU SELATAN, SNN – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *