Senin , 19 November 2018
Breaking News
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
Home / Nasional / Jaksa KPK tuntut Zumi Zola 8 tahun penjara

Jaksa KPK tuntut Zumi Zola 8 tahun penjara

BENGKULU, SNN-Zumi Zola, gubenur nonaktif Jambi, yang merupakan terdakwa penerima gratifikasi lebih Rp 44,13 miliar dan pemberi suap Rp16,49 miliar kepada 57 anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi dituntut  delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan  oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini terungkap saat Zumi Zola mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (08/11/18). Zumi dianggap jaksa terbukti menerima gratifikasi serta memberi suap.

“Menyatakan terdakwa Zumi Zola Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah bersama-sama melakukan gabungan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa Iskandar Marwato saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Terhadap gratifikasi, ia dituntut telah melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara pemberian suap, ia dianggap melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zumi Zola Zulkifli berupa pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota ‎DPRD Provinsi Jambi mengakui ada penerimaan uang ‘ketok palu’ hingga mencapai ratusan juta setiap anggota untuk pemulusan pembahasan dan pengesahan APBD Provinsi Jambi 2017 dan 2018.

Tuntutan lainnya, jaksa meminta majelis hakim mencabut hak politik Zumi selama lima tahun usai menjalani pidana pokoknya.

Dari tuntutan jaksa penuntut umum melampirkan hal-hal yang memberatkan atas tuntutan tersebut dikarenakan perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, sebagai sosok publik ia dianggap telah mencederai kepercayaan masyarakat. Adapun hal yang meringankan Hal-hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa juga bersikap sopan selama persidangan.

 

 

About adminSNN

Check Also

Kebakaran Yang Menghanguskan Rumah Dan Isinya

BENGKULU UTARA, SNN – Peristiwa kebakaran hebat terjadi, Subuh dinihari tadi yang menghanguskan sebuah rumah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *