Jumat , 7 Agustus 2020
Breaking News
Slider

Home / Bengkulu / Rejang Lebong / JPKP : ‘Panggil dan Proses’ BUMDes Desa Seguring

JPKP : ‘Panggil dan Proses’ BUMDes Desa Seguring

REJANG LEBONG, SNN – Berdasarkan informasi dari masyarakat dan pantauan awak media Sinar Nusantara News besar dugaan telah terjadi penyimpangan dan monopoli di dalam Kegiatan BUMDes Desa Seguring Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, yang mana dalam pantauan team investigasi JPKP melihat banyak kejanggalan di dalam pengelolahan Dana BUMDes tersebut,yang diduga banyak permainan dan kong kalikong oknum-oknum perangkat, yang mementingkan diri sendiri dan tidak bertanggung jawab, baik dari tahun 2017 hingga tahun 2019 banyak dugaan yang diindikasi korupsi.

Ketika dikonfirmasi dengan Ketua DPD JPKP menjelaskan kepada awak media SNN, “kami akan segera berkoordinasi dengan pihak penyidik baik dari Polri maupun pihak penegak hukum lainnya ataupun pihak Dinas terkait PMD misalnya, untuk segera investigasi ke Desa Seguring ini,  sebab DD/ADD yang dikucurkan baik di bidang pemberdayaan ataupun fisik juga BUMDes akan segera kita crosscheck secara detail, baik dari tertib administrasinya, RPJMD, Laporan Perbulannya, dan lain-lain, sebelumnya hal ini kita crosscheck, laporan masyarakat dan JPKP kita naikan dulu pengaduannya, dan kita minta pihak media mengiring dan mengexpose pengaduan ini.

“Sebab di era kepemimpinan bapak Ir. H. Joko Widodo inilah DD/ADD ada dan adalah program unggulan beliau sehingga beliau terpilih menjadi Presiden, jadi sebagai regulasi negara sudah tentu kita pantau program-program beliau, dan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan, kita lapor dan kita giring sampai kemeja hijau, biar para oknum ini tadi tahu, bahwa uang itu bukan untuk para oknum yang tidak bertanggungjawab tapi untuk mensejahterahkan masyarakat jadi itu untuk masyarakat bukan untuk perindividual,” ucap Fheby dengan lantang.

Lanjutnya, “seperti di Desa Seguring ini, sudah banyak masyarakat menjerit karena ketidakadilan dan ketransparanan di dalam pengelolahan dana desa dan alokasi dana desa ini, seperti laporan masyarakat terkait BUMDes, dan yang lain-lain, di sini besar dugaan masyarakat terjadi penyimpangan, inilah yang disebut kurang ketransparanan terhadap masyarakat, hal ini harus kita ungkapkan biar mereka tahu dana apa itu dan untuk siapa itu,” ucap Ketua DPD JPKP.

Dan di saat team investigasi mengkonfirmasi dengan ketua BUMDes menjelaskan, “sebenarnya saya sadar diri dengan kelalaian saya, sebab masalah simpan pinjam itu yang memegang uangnya mantan kepala desa, dan saya tidak tau itu, sebab kalu yang minjam itu tidak lewat saya tapi lewat mantan Kades, jadi yang lain semuanya ada buktinya,” ucap Edison. (RED)

About adminSNN

Check Also

Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Keseriusan Bupati Hijazi Tangani Corona

REJANG LEBONG, SNN – Kamis (06/08) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *