Kamis , 15 April 2021
Breaking News
Slider

Home / Serba-serbi / Akademis & Teknologi / Kebijakan Fiskal dan Moneter, Dorong Proses Pemulihan Ekonomi Indonesia Tahun 2021

Kebijakan Fiskal dan Moneter, Dorong Proses Pemulihan Ekonomi Indonesia Tahun 2021

Jakarta, www.sinarnusantaranews.com – Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya kelanjutan konsolidasi kebijakan moneter dan fiskal pada 2021 agar pemulihan ekonomi semakin kuat dan berjalan pada jalur yang tepat.

Sri Mulyani mengatakan salah satu kebijakan fiskal yang akan dilakukan Indonesia adalah melanjutkan kebijakan pelebaran defisit anggaran meskipun tidak setinggi pada tahun 2020.

Ia mengungkapkan hal ini usai mengikuti kegiatan The 5th G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting yang merupakan bagian dari Pertemuan G20 yang diselenggarakan secara daring. Dalam kesempatan ini, ia juga menyambut baik lembaga multilateral yang memberikan dukungan baik dalam kerangka mikroekonomi, pembiayaan vaksin, dan pembiayaan hijau untuk mengatasi perubahan iklim.

Sri Mulyani ikut mengharapkan inisiatif perpanjangan periode pembayaran hutang melalui program Debt Service Suspension Intiative (DSSI) dapat membantu negara yang paling rentan terdampak Covid-19.

Dalam upaya pemulihan ekonomi, stimulus fiskal diharapkan dapat membantu meningkatkancash transfer ke kelompok menengah kebawah. Selain itu, diperlukan jaminan kredit, subsidi suku bunga dan insentif pajak.

Karena harapannya investasi datang dari konsumsi Selain itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian mengungkapkan, pemerintah telah memberikan dukungan dan perencanaan fiskal untuk daerah di tahun 2021 mendatang. Karena akan membantu ekonomi daerah keluar dari zona negative. Kebijakan tersebut antara lain pertama, memberikan relaksasi dari segi penyaluran transfer dana ke daerah (TKDD).

Kedua,pemerintah telah memberikan fleksibilitas dari sisi penggunaan TKDD. Ketiga, pemerintah telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp. 3,3 triliun untuk sektor pariwisata seperti hotel, restoran dengan kriteria tertentu. Keempat, kesiapan dana atau anggaran untuk mendukung infrastruktur bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Adapun fasilitas fiskal dan anggaran khusus untuk mendukung program vaksinisasi dan penanganan Covid-19, kemudahan fasilitas fiskal yang diberikan sesuai dengan Peraturan Keuangan nomor 188/PMK.04 tahun 2020 mengenai Pemberian Fasilitas Kepabenan dan atau Cukai serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin di Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi vaksin Covid-19 adalah sebesar Rp.50,95 miliar, dimana pembebasan bea masuk sebesar Rp.14,56 miliar dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp.36,39 miliar.

Hingga tahun 2020 Kementrian Kesehatan telah membelanjakan sebesar Rp. 190 miliar meliputi pengadaan vaksin dan pemuhan alat pendukung program vaksinisasi Covid-19. Karena, program vaksisnisasi dan patuh protocol Covid-19 adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi juga dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia.
Selain kebijakan fiskal yang disiapkan, pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan moneter yang Bank Indonesia memastikan akan melanjutkan berbagai kebijakan stimulus moneter dan mempercepat pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 hingga tahun depan.

Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan makroekonomi yang dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. kebijakan moneter merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian uang. Dalam hal ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi ekonomi khususnya berkaitan dengan jumlah uang yang beredar. Lembaga yang berhak menentukkan dan mentapkan kebijakan moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia.
Sejak adanya pandemi memberikan dampak yang cukup besar terhadap beberapa sektor terutama pada sektor kesehatan dan ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49% secara year on year dibandingkan dengan periode tahun 2019.

Dilansir dari liputan6.com Suhariyano menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III lebih baik dibandingkan kuartal II-2020 minus 5,32%. Sehingga, secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-III 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,03%.

Maka dari itu, berdasarkan teori krisis menurut teori pertama yaitu generation model dalam prespektif ekonomi makro menurut Krugman 1979, Flood dan Garber 1984 yaitu krisis ekonomi terjadi karena lemahnya fundamental ekonomi yang merupakan empat tujuan pembangunan ekonomi terdiri dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas, distribusi, dan keseimbangan.Namun, jika salah satu tujuan pembangunan ekonomi mengalami turun maka akan terjadi sebuah krisis. Seperti halnya di Indonesia pertumbuhan ekonomi mengalami negatif dan resesi dalam dua kuartal berturut-turut maka jika di pandang dari teori pertama maka Indonesia resmi mengalami krisis ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,9 % – 0,0% pada kuartal IV-2020. Adapun untuk 2020, Sri Mulyani memperkirakan ekonomi akan terkontraksi sebesar -2,2% hingga -1,7%.

Maka dari itu, BI mengelurakan lima strategi untuk pemulihan ekonomi salah satunya dengan memperkuat sinergi kebijakan dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional salah satunya stimulus moneter dan makropudensial.

Stimulus moneter melalui stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar tetap dijaga.

Hal ini dapat dilihat dari Rapat Dewan Gubenur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Desember 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reserve Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,00%, dan suku bunga Lending facility sebesar 4,50% sehingga suku bunga akan tetap rendah sampai dengan muncul tanda-tanda tekanan inflasi berangsur meningkat dan stabilitas eksternal tetap terjaga serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. BI melanjutkan pembelian SBN (Surat Berhaarga Negara) dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN tahun 2021 sebagai pembeli siaga (non-competitive bidder).

Sementara, pembelian SBN secara langsung hanya berlaku untuk APBN 2020 dan saat ini BI telah membeli SBN dari pasar perdana senilai Rp.72,5 triliun untuk pembiayaan APBN 2020 melalui skema berbagi beban atau burden sharing di tengah pandemi Covid-19.
Selain itu, BI juga mendukung beban bunga pembiayaan anggaran public goods sebesar Rp.297 triliun, serta menanggung sebagian beban bunga untuk pembiayaan nonpublic goods senilai Rp.114,8 triliun. “ini wujud komitemen yang tinggi dari Bank Indonesia untuk pemulihan ekonomi nasional, meski berdampak defisit besar pada neraca Bank Indonesia mulai 2021 dan tahun – tahun berikutnya,” ujar Perry Gubernur BI.

Adanya dukungan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan atau strategi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia diharapkan dapat mendorong dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi daerah.

Oleh : Rike Vidyana Setyame/Mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi Koperasi A 2018, Universitas Negeri Jakarta

http://www.nuamooreabengkulu.com

About adminSNN

Check Also

Demi Hasilkan Data Akurat, Tim Pokja Tanjung Bungai 1 Sambangi Rumah Warga

  Lebong| Bengkulu, sinarnusantaranews.com – Untuk menindaklanjuti instruksi dari Menteri Desa, melalui dirjen tanggal 1 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *