Senin , 25 Maret 2019
Breaking News
banner
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
Home / Bengkulu / Bengkulu Selatan / KPK RI Adakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Di Bengkulu Selatan

KPK RI Adakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Di Bengkulu Selatan

BENGKULU SELATAN, SNN – Ketua Tim Pemeriksaan Gratifikasi KPK RI Devi Lisnawati,hadir dalam Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di aula Bappeda-Litbang Bengkulu Selatan, Kamis (14/3/2019).

Devi Lisnawati, Ketua Tim Gratifikasi KPK RI berkunjung ke Bengkulu Selatan dalam rangka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi  yang diselenggarakan di Aula Bappeda-Litbang Bengkulu Selatan. Dalam paparannya  Devi Lisnawati menegaskan, gratifikasi merupakan akar dari korupsi. Banyak  bentuk kegiatan yang menimbulkan korupsi antara lain menurut Devi Lisnawati,”

“Bentuknya sangat beragam, mulai dari uang, barang, pinjaman lunak, komisi, diskon, tiket perjalanan, wisata dan sebagainya,” sebut Devi dihadapan para kepala OPD serta camat se wilayah Pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan.

Masih menurut Devi Lisnawati, ada dua kategori gratifikasi,yakni gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dan yang wajib dilaporkan. Dua Kategori tersebut Devi Lisnawati menerangkan,”

“Yang tidak wajib lapor itu seperti kompensasi atau honor yang tidak melebihi standar yang sumber anggaran berasal dari internal. Nah, kalau yang wajib lapor itu misalnya penerimaan hadiah yang terkait kedinasan atau kompensasi atau honor yang melebihi  standar instansi penerima,” jelasnya.

Selain itu, Devi juga menjelaskan batasan dibolehkan pemberian hadiah kepada rekan kerja PNS dan penyelenggara negara, Devi Lisnawati mencontohkan,

“Misalnya melakukan pemberian untuk rekan kerja batasan maksimal itu Rp200 ribu. Sementara jika untuk memberi cindera mata pada pisah sambut pejabat daerah atau kepala dinas boleh saja dengan catatan maksimal per orang itu batasan pemberiannya Rp300 ribu,” sebut Devi.

Ditegaskan Devi, jika menerima hadiah (gratifikasi) maka segera laporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau KPK. Waktu maksimal lapor diri adalah 30 hari sejak menerima gratifikasi agar tidak tersandung tindak pidana korupsi,

“Kalau lebih dari 30 hari tidak melapor, maka diduga si penerima memiliki niat menerima (gratifikasi). Ancaman pidananya maksimal 20 tahun dan minimal 4 tahun sesuai Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” bebernya.

Sementara itu, Asisten I Setda Bengkulu Selatan Yunizar Hasan MAP mewakili  Plt Bupati Bengkulu Selatan, yang berhalangan hadir pada kegiatan tersebut, menyambut baik kegiatan sosialisasi yang digelar KPK. Yunizar Hasan MAP menyebutkan, Pemerintah Kabupaten  Bengkulu Selatan sudah sejak 2018 lalu membentuk dan menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi yang sekretariatnya berada di Inspektorat Daerah (Ipda).

“Mudah – mudahan Bengkulu Selatan terbebas dari adanya gratifikasi. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadikan landasan dasar terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dari gratifikasi,” pungkas Yunizar.

 

Pewarta : Aslan Hasibuan

Editor  : Asri

About adminSNN

Check Also

Potensi Remaja Islam Masjid Perlu Dioptimalkan

    BENGKULU SELATAN, SNN – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Bagian Kesra menggelar Sosialisasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *