Kamis , 22 April 2021
Breaking News
Slider

Home / Serba-serbi / Akademis & Teknologi / KRISIS BANK SAAT PANDEMI

KRISIS BANK SAAT PANDEMI

Jakarta, www.sinarnusantaranews.com – Saat ini dunia sedang menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus corona (Covid-19). Sektor perbankan tak luput dari dampaknya.

Kondisi perbankan Indonesia di tengah pandemi dinilai masih stabil dan sehat jika dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998. Perbandingan tersebut begitu kentara jika membandingkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) masing-masing periode.
Dalam pandemi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperhatikan tiga sektor, yaitu kesehatan, sektor riil dan perbankan. Perhatian tersebut tercermin dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menambah likuiditas atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo.

Biaya penanganan COVID-19 melalui APBN 2020 sebesar Rp 695,20 triliun. Anggaran itu terbagi atas anggaran kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rp 123,46 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun. Untuk dunia usaha, insentif usaha dan UMKM alokasinya berkaitan dengan bantuan pembayaran utang di perbankan.

Bank Indonesia mengeluarkan juga kebijakan moneter yang bertujuan menambah likuiditas dengan cara membeli surat berharga jangka panjang perbankan konvensional untuk meningkatkan jumkah uang beredar dan mendorong pinjaman dan investasi. BI telah memberi dana likuiditas ke perbankan dalam jumlah besar, sehingga secara total mencapai sekitar Rp503,8 triliun.

Kondisi sistem perbankan Indonesia selama pandemi sebenarnya cukup baik. Indikator Perbankan di Indonesia sampai dengan akhir 2020 masih cukup baik. Hal ini didasarkan pada analisis menggunakan Metode CAMEL. Analisis CAMEL pada prinsipnya merupakan suatu metode analisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kondisi keuangan suatu lembaga atau perusahaan perbankan.

Metode analisis CAMEL bertujuan untuk menilai atau mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditekankan pada lima aspek, yaitu modal, kualitas aktiva, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Kelima aspek tersebut sangatlah penting karena paling berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan perbankan.

Rasio-rasio keuangan dari kelima aspek tersebut mencerminkan kemampuan bank dalam menjalankan core business¬-nya, yakni dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana, memenuhi kewajiban pada pihak lain, serta mematuhi peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang berlaku.

Gangguan pada ekonomi karena pandemi COVID-19 bisa mendorong kepanikan publik terhadap sistem perbankan atau yang dikenal dengan istilah bank panic. Dalam situasi tersebut, masyarakat secara besar-besaran menarik dananya dari bank dan dalam skala besar.

Dikutip dari surat kabar di Jakarta memberitakan, mayoritas bank besar mengalami kenaikan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di semester I – 2020. Kecenderungan itu terjadi, kendatipun bank bank tersebut sudah melakukan restrukturisasi kredit cukup besar.

Kenaikan NPL terjadi lantaran beberapa debetur sudah mengalami masalah dari sisi cash flow sebelum pandemic Covid-19 merebak. Setelah pandemi terjadi, arus kas para debitur semakin terganggu dan bergerak menjadi kredit macet karena gagal direstrukturisasi. Adapun per Juni 2020, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) berada diangka 3,11% (bruto) dan 1,16% (neto). Dilain pihak Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh tinggi sampai 8% karena masyarakat menghadapi ketidak pastian covid, makanya masyarakat menabung untuk berjaga jaga.

Sebagai contoh adalah ketika pemerintah akan melakukan pembangunan, pasti pemerintah akan mencari rekan kerja dalam melaksanakan pembangunan yaitu kontraktor. Pemerintah memberikan dana kepada kontraktor atau perusahaan yang membawahi proses pembangunan sebagai modal awal untuk membeli alat dan bahan yang akan digunakan. Dalam konsep ekonomi moneter, sebagian dana yang diterima kontraktor dapat disimpan di bank sebagai dana cadangan yaitu sebesar 90% dari dana tersebut dan 10% dana nya digunakan sebagai modal awal.

Kontraktor atau perusahaan dapat menyimpan dana cadangan tersebut di bank sebagai lembaga yang pengelola dana masyarakat. Ketika bank menerima dana 90% tersebut, bank akan menyalurkan dana sebagai kredit tersebut karna pada dasarnya bank pun menanggung biaya opportunity cost apabila dana tersebut hanya disimpan. Memang tugas bank seperti itu, menerima setoran dalam jumlah banyak atau sedikit dan disalurkan sebagai kredit kepada yang membutuhkan dana pinjaman agar hak menggunakan uang tetap berjalan.

Namun, bank juga tidak boleh menyalurkan seluruh dana tersebut sebagai kredit, karna bank juga harus memiliki dana cadangan. Bank hanya dapat menyalurkan dana tersebut sebesar 85,5% dan 5% nya digunakan sebagai dana cadangan.

Hal tersebut sejalan dengan teori permintaan uang menurut Keynes dikenal dengan teori Liquidity of Preference yang menjelaskan perilaku masyarakat dalam memegang uang.

Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi yang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional merupakan hal yang tidak bisa dibantah. Semakin tinggi kegiatan transaksi ekonomi, maka akan semakin tinggi permintaan uang untuk kebutuhan transaksi.

Tetapi, kebutuhan uang juga untuk sesuatu di luar perencanaan sebelumnya, seperti kebutuhan untuk membeli obat ketika sakit, kebutuhan membeli peralatan produksi ketika mengalami kerusakan, dan lain-lain. Artinya, seseorang perlu menyediakan uang khusus untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi seandainya terjadi sesuatu di luar apa yang direncanakan. Besarnya kebutuhan uang untuk berjaga-jaga dipengaruhi langsung oleh besarnya tingkat pendapatan nasional.

Dalam menghadapi dampak dari covid-19 yang membuat perekonomian nasional menghadapi pertumbuhan negatif cenderung lebih kuat mendorong menuju jurang resesi. Sehingga   sejumlah perbankan terpaksa dan telah mengambil kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang (write off) dilakukan untuk kredit yang sudah masuk katagori macet dalam jangka waktu lama. Tindakan penghapusan buku ini seiring dengan kenaikan NPL yang naik signifikan. Dilakukan oleh perbankan biasanya untuk menjaga rasio NPL.

Bila kredit bermasalah dihapus di neraca keuangan, secara otomatis NPL akan turun dan mempengaruhi berkurangnya pendapatan yang menggerus laba dengan konsekuensi menurunnya modal bank. Dan sikap kita sebagai masyarakat adalah mengendalikan uang dengan benar yaitu dengan tetap menabung dan tidak panic untuk menarik uang yang sudah kita simpan di bank, sehingga membantu menstabilkan keuangan bank.


“Oleh: Diah Ayu Kumalasari/ Mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi 2018, Universitas Negeri Jakarta”

http://www.nuamooreabengkulu.com

About adminSNN

Check Also

Terus Membangun, Pemdes Ketenong Jaya Terus Tingkatkan Pelayanan Prima

 Hendri Kades Ketenong Jaya   Lebong| Bengkulu, sinarnusantaranews.com – Patut diapresiasi hasil kinerja dan pencapaian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *