Jumat , 14 Agustus 2020
Breaking News
Slider

Home / Bengkulu / Kepahiang / Pekerjaan Rabat Desa Sempiang Diduga Proyek Siluman

Pekerjaan Rabat Desa Sempiang Diduga Proyek Siluman

KEPAHIANG, SNN – Pekerjaan rabat Desa Sempiang Kecamatan Kepahiang, diduga siluman karena tidak adanya papan nama proyek di lokasi pembangunan rabat desa sempiang tersebut, Selasa (19/05).

Informasi yang diperoleh dari warga sekitar mengatakan jika pembangunan rabat desa yang berlokasi di dusun dibiarkan begitu saja.

Salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya, pada Selasa (19/05) mengatakan bahwa, bangunan rabat desa tersebut dari awal pembangunan tidak pernah ada papan nama proyek.

Kami sebagai masyarakat pun tidak pernah tahu besaran anggaran yang terserap, bahkan sampai sekarang bangunan rabat desa tersebut terkesan dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

Selain itu, kata warga masyarakat, spek dan struktur hitungan bangunan menuai tanda tanya, baik itu ukuran bangunannya, kedalaman pondasi, dan yang lain tiang yang dipakai serta kekuatan bangunan tersebut.

Terkait hal itu, Kades Sempiang Mugianto, ketika dikonfirmasi melalui via telpon whatsapp pada Selasa (19/05) pukul 13.00 WIB, “kami diintruksikan dan belum siap membuat papan kegiatan tersebut,” ucap Kades.

Yovi selaku PMD juga menjawab, “tidak tahu anggarannya dan papan kegiatannya,” ujar PMD Yovi.

Tidak dipasangnya papan nama proyek pada pekerjaan pembangunan yang menggunakan DD, telah melanggar aturan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), Perpres No 54 tahun 2010,serta Perpres No 70 tahun 2012 di mana tertuang, setiap pembangunan yang menggunakan anggaran negara wajib di pasang papan nama proyek mulai awal pekerjaan proyek sampai akhir pengerjaan proyek.

Selain melanggar aturan UU No 14 tahun 2008, Perpres No 54 tahun 2010, Perpres No 74 tahun 2012, Kades Sempiang juga terkesan meremehkan insan pers dengan pernyataan tersebut diatas, dan diduga melanggar UU Pers No 40 tahun 1999 pasal 18, mengatakan, “setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait menghalangi upaya media untuk mencari dan mengolah informasi dapat di pidana kurungan penjara 2 tahun, denda Rp. 500 juta.”

Untuk itu diminta kepada APIP (Asosiasi Pengawas Intern Pemerintah) Kabupaten Kepahiang dalam hal ini Inspektorat dan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Bengkulu TP4D (Kejaksaan) untuk mengaudit Keuangan dan fisik proyek Pembangunan Desa Sempiang. (RIO)

About adminSNN

Check Also

Polsek Lebong Selatan Kembali Bagikan Sembako Polri Kepada Warga Di 2 Lokasi

LEBONG, SNN – Dengan penuh semangat Polsek Lebong Selatan bagikan bantuan sembako Polri kepada masyarakat yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *