Selasa , 12 November 2019
Breaking News
previous arrow
next arrow
Slider

Home / Bengkulu / Pelantikan PPDI Provinsi Bengkulu, Dihadiri Oleh Ketua Umum PPDI Pusat

Pelantikan PPDI Provinsi Bengkulu, Dihadiri Oleh Ketua Umum PPDI Pusat

BENGKULU, SNN – Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu Periode 2019-2024 resmi dilatik oleh Gubernur Bengkulu, Sabtu (25/10).

Atas nama Ketua Dewan Pembina Gubernur melantik Pengurus PPDI Provinsi Bengkulu di Gedung Daerah senin tanggal 25 Oktober 2019 dihadiri ketua Umum PPDI Pusat Mujito, SH.

Ketua PPDI Provinsi Bengkulu Terpilih, Ibnu Majah. Amd.Com dalam sambutan mengatakan, “terima kasih kepada Gubernur Bengkulu yang telah memfasilitasi kegiatan pengukuhan PPDI, Tanpa ada dukungan dari  Gubernur Bengkulu DR. H Rohidin Mersyah acara pelantikan tidak semeriah ini “, ujarnya.

Pengurus PPDI Provinsi Bengkulu dibentuk pada tanggal 9 Maret 2019 di kediaman salah satu dewan penasehat PPDI Provinsi Bengkulu DR. H Hermen Malik dan dihadiri oleh utusan dari Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu.

Kedepan organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan Perlindungan Perangkat Desa yang ada di Provinsi Bengkulu. Pada periode Oktober 2019 ini, di Bengkulu Utara terjadi pemecatan perangkat desa yang tidak berdasarkan permendagri nomor 67 Tahun 2017. PPDI sangat berharap kepada Gubernur, agar mengintruksikan kepada Bupati untuk dapat melaksanakan PP 11 Tahun 2020 ini tentang penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa setara 2A.

Ketua Umum PPDI Pusat Mujito, SH. dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu yang sudah memfasilitasi kegiatan dan sangat bangga bahwa PPDI Provinsi Bengkulu di respon Gubernur.

“Kami atas sama PPDI Pusat mengucapkan selamat kepada Pengurus PPD Provinsi Bengkulu yang baru saja di lantik yang direspon oleh bapak Gubernur “.

Lebih lanjut Mujito, SH berharap kedepan sigernisitas antara perangkat desa dengan Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur itu wajib dilaksanakan.

PPDI ini adalah wadah perangkat desa untuk berdiskusi untuk memajukan bangsa dan negara, PP 11 Tahun 2019, tentang Siltap dan tunjangan setara 2 A. wajib dilaksanakan oleh Bupati yang ada di Provinsi Bengkulu, karena PP 11 Tahun 2019 adalah amanah dari Pemerintah Pusat.

Diyakini, dibawah binaan Gubernur yang selalu energik ini PP 11 Tahun 2019 di Bengkulu bisa terlaksana dengan baik.

Tentang pemecatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa tidak bisa memberhentikan perangkat desa dengan seenaknya saja, harus berpedoman dengan Permendagri 83 Tahun 2015 dan direvisi Permendagri 67 Tahun 2017. Bunyi dan jenjangnya jelas, bukan dibuat-buat. Itu adalah aturan harus diikuti. Jika melanggar, Camat atau Bupati bisa menegur kepala desa tersebut, karena suatu keputusan itu harus ada dasarnya yang jelas.

“Saya berpesan kepada perangkat desa yang ada di Bengkulu, PPDI Provinsi Bengkulu sudah terbentuk di komandoi oleh Sauadara Ibnu Majah, Amd. Com. Yang perlu dilaksanakan adalah kesejahteraan pengurus dan anggotanya, oleh sebab itu jika tahun 2020 perangkat desa Bengkulu mendapat siltapnya setara 2A, maka tingkat kinerjanya. Selama ini malas masuk kantor, ya berangsur-angsur masuk kantor. Selama ini malas-malas kerja tanggung jawabnya maka berangsur-angsur tingkatkan kinerjanya, karena hak diterima sesuai dengan tuntutan kita maka kewajiban juga wajib di laksanakan”, kata Mujito.

Gubernur Bengkulu DR. H Rohidin Mersyah dalam sambutannya mengatakan, “atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu mengucapkan selamat kepada pengurus PPDI Provinsi Bengkulu yang baru saja dilantik dan mari bekerja untuk membangun daerah Provinsi Bengkulu”, ujarnya.

Lebih jauh Gubernur mengatakan, “saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PPDI Pusat, tingkatkan kinerja bekerja di desa dan utamakan kesejahteraan para anggota dan pengurusnya karena organisasi adalah untuk tempat atau wadah berpartisipasi, mencari solusi untuk memajukan desanya demi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara”.

Tentang siltap dan tunjangan berdasarkan PP 11 Tahun 2019, setara 2 A, Gubernur sudah mengirim Intruksi Gubernur kepada Bupati yang ada di Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2020 ini perangkat desa yang ada di Provinsi Bengkulu siltap setara golongan 2 A. dengan ada inturksi Gubernur ini Bupati pada APBD tahun 2020 harus dilaksanakan Siltap perangkat setara 2 A.

Gubernur berpesan kepada perangkat desa yang ada di Provinsi Bengkulu, mempunyai pola pikir yang maju untuk membuat ekonomi desa yang mandiri demi menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera. berpola pikir yang maju adalah bagai kita memberi sumbangsih kepada desanya bagaimana caranya desa harus maju dan berkemban berikan pola pikir  untuk kemajuan desa.

Membuat ekonomi desa yang mandiri adalah tugas sebagai perangkat desa, ekonomi desa harus mandiri. punya inovasi dengan yang bagus, berfikir bagai mana caranya ekonomi desa yang mandiri, dengan berbagai cara demi kesejahteraan masyarakat desa, yang berguna untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Dari pantuan media SNN dalam acara tersebut hadir juga Plt Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, FKPD, Bupati dan Ketua DPRD yang ada di Provinsi Bengkulu, Rektor Unib, Kepala Dinas dan Badan yang di Provinsi Bengkulu, kepala dinas PMD kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, Ketua dan Anggota PPDI se-Kabupaten yang di Provinsi Bengkulu, dewan pembina dan Penasehat PPDI Provinsi Bengkulu serta tamu undangan lainnya.

 

Editor : Redaksi SNN

About adminSNN

Check Also

Hari Kesehatan Nasional, Dinkes Bengkulu Selatan Berikan Penghargaan Pada Tenaga Kesehatan Berprestasi

BENGKULU SELATAN, SNN – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *