Jumat , 24 September 2021
Breaking News
Slider

Home / Breaking News / Pembangunan Jamban (Toilet) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong di SD N 126 Rejang Lebong Diduga Melanggar Acuan (K3) dan Pasal 12 UU No 1. Tahun 1970

Pembangunan Jamban (Toilet) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong di SD N 126 Rejang Lebong Diduga Melanggar Acuan (K3) dan Pasal 12 UU No 1. Tahun 1970

 

Rejang Lebong| Bengkulu, sinarnusantaranews.com – Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja dan pengurus/pengawas? Apa saja jenis kecelakaan kerja? keselamatan dan kesehatan kerja itu diperuntukkan untuk siapa ?. Namun beda hal yang dikerjakan oleh pihak kedua (2) yang sering disapa nama (Can Spil) ditemukan fakta di lapangan tidak menerapakan acuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

 

 

Itu terlihat dari mayoritas pekerja di lokasi proyek yang tidak memakai pengaman mulai dari baju rompi, helm, hingga sepatu proyek serta pembuatan adonan campuran semen pasir yang tidak sesuai keinginan.

Padahal dalam kontrak kerja antara Dinas Pendidikan dengan Can Spil dicantumkan kewajiban kontraktor untuk memakai alat kelengkapan K3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam pasal 15 memuat sanksi dengan ancaman kurung 3 bulan penjarah bagi kontraktor yang melanggar peraturan K3.

Berdasarkan Undang-undang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi pada dasarnya, setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja?

Menurut pasal 12 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut :

– Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

– Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

– Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan.

– Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan.

– Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

Apa saja tugas pengurus/pengawas dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja?

Yang perlu diketahui pertama adalah Pengurus/Pengawas merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Berdasarkan pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengurus bertanggung jawab untuk :

– Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat – sifat pekerjaan yang diberikan padanya.

– Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.

– Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

– Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya

– Semua pengamanan dan alat – alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya

– Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan

– Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya

– Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.

– Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja.

Maka, kami harap kepada pihak terkait agar memberhentikan pekerja yang tidak bertanggung jawab dan sudah melanggar UU tersebut. (Tim)

http://www.nuamooreabengkulu.com

About adminSNN

Check Also

Penandatanganan MoU di Kecamatan Saling Terlaksana dengan Baik

Empat Lawang, sinarnusantaranews.com – Setelah mengunjungi tiga Kecamatan,  Pendopo Barat, kecamatan Sikap Dalam dan Kecamatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *