Rabu , 20 November 2019
Breaking News
previous arrow
next arrow
Slider

Home / Bengkulu / Bengkulu Utara / Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Kemenyan Menabrak  Aturan “Kepala Desa Harus Mengerti Aturan”

Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Kemenyan Menabrak  Aturan “Kepala Desa Harus Mengerti Aturan”

ARGA MAKMUR, SNN – Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Mitri Yanti Sebagai Kepala Dusun III Santan Jaya KM 40 dengan Nomor Surat 20 dan Kristianita Sihombing Sebagai Kaur Perencanaan Dengan Nomor Surat 21 Tahun 2019 menabrak Aturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang peraubahan Atas Peraturan Mentri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Ketua Persatuan perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu Ibnu Majah Amd. Com mengatakan “apa yang dilakukan kepala desa tersebut sudah menyalahi aturan yang sudah di buat oleh Pemerintah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri  nomor 67 Tahun 2017 Tentang peraubahan Atas Peraturan Mentri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa”, ujarnya.

Dalam aturan itu jelas Pasal 5 Ayat 2 Perangkat Desa di berhenti pertama meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Dan pada Ayat 3 Perangkat Desa di berhentikan sebagai mana di maksud pada ayat 2 hurup c yaitu di berhentikan karena pertama usia genap 60 tahun, kedua di nyatakan sebagai terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, ketiga herhalangan tetap, keempat tidak lagi memenuhi Persyaratakan perangkat Desa dan yang ke lima melanggar larangan sebagai perangkat desa ujar Pria yang juga Sekretaris BMA Bengkulu Utara ini.

Saya teliti dari pemberhentian teman kami atas nama Mitri Yanti dan Kristianita Sihombing ini masuk kategori Pasal 5 Ayat 2 Di Berhentikan, maka untuk pemberhentian itu di atur dalam Pasal 5 Ayat 5 dan 6 yang mana pemberhentian perangkat desa sebagai mana di maksud atau di berhentikan maka  Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat dan apada Ayat 6 juga di jelaskan Rekomendasi tertulis dari camat maka itu salah satu  syarat pemberhentian Perangkat Desa ini saya tanya sama Camat Napal Putih tidak pernah konsultasi dan mengeluarkan Rekomendasi bahkan Camat Napal Putih hanya menerima tembusan saja setelah pemberhentian inikan sudah melanggar aturan. Dalam hal pemberhentian  Mitri Yanti dan Kristianita Sihombing itu tidak di jalankan oleh kepala Desa Tanjung kemenyan Muhtadi, maka dengan ada hal tersebut pemberhentian tidak sah menurut aturan yang ada karena melanggar aturan ujar Pemuda berdarah pekal ini.

Maka dengan ini Kepala Desa wajib tahu tentang aturan yang ada jangan sembarang membuat surat pemberhentian itu nanti berakibat fatal, karena kalau menabrak aturan seorang kepala desa itu sangat memalukan, oleh sebab itu Kepala Desa dan perangkat desa, membuat suatu aturan atau keputusan harus ada dasar yang jelas, seperti undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan mentri, peraturan Daerah, peraturan Bupati itu harus di pahami. Jangan gegabah membuat suatu keputusan apa bila keputusan tersebut melanggar maka yang menerima keputusan tidak akan terima dan beruapaya mencari keadilan ujarnya.

Jika ada perangkat desa yang tidak patuh dengan aturan yang ada seorang kepala desa bisa memberi nasehat dan masukan, jika juga melanggar maka berikan SP 1, 2 dan 3 kalau memang juga membandel dan tidak patuh pimpinan dan pekerjaan itulah gunanya berkonsultasi dengan camat. Dan juga perangkat desa juga harus patuh dan taat dengan aturan yang bahwa kita perangkat desa adalah bawahan kepala Desa, pelayan masyarakat, aturan kepala desa dan pemerintah desa kita wajib juga mengikuti, ingat Kepala Desa adalah atasan perangkat desa dan selalu bekerja di komandoi kepala desa, tidak bisa perangkat desa berjalan sendiri-sendiri itu harus menjalankan aturan Kepala desa dengan baik, jika aturan kepala desa tidak melanggar peraturan yang ada.

Oleh sebab itu Kepala Desa Tanjung Kemenyan segera menarik kembali SK tersebut karena melanggar aturan yang ada dan juga pihak Kecamatan Napal Putih, Pemda Bengkulu Utara dalam hal ini Dinas PMD wajib memberi teguran terhadap kepala Desa tersebut, dan juga kami mendesak Bupati turun tangan tentang pemberhentian perangkat desa ini, kalau upaya keadilan di kabupaten dan kecamatan tidak ada maka kami akan bawa ke PTUN untuk mencari keadilan.

Kami PPDI Provinsi juga sudah melimpahkan ke PPDI Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencari solusi dengan baik, dan membantu Mitri Yanti dan Kristianita Sihombing untuk mengambil haknya kembali, kami PPDI Provinsi siap membantu dan membekup sampai di manapun. Karena ini salah satu fungsi Organisasi/wadah kami yaitu PPDI ini membela teman-teman yang di pecat melanggar aturan dan membantu teman-teman mencari keadilan.

 

Editor : Redaksi SNN

About adminSNN

Check Also

RSUD Manna Bersiap Menuju Pelayanan Online, 2020 Pasien Bisa Daftar Lewat HP

BENGKULU SELATAN, SNN – Dibawah kepemimpinan Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, Rumah Sakit Umum Daerah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *