Sinar Nusantara News Portal Berita Sinar Nusantara NewsRoma, sinarnusantaranews.com – Pemulihan ekonomi global yang perlahan bangkit, masih sangat rapuh. Disrupsi rantai pasok global dapat menghambat terwujudnya pemulihan yang kuat dan inklusif. Bahkan, jika berkepanjangan, hal tersebut akan menjadi tantangan ekonomi baru, memicu kenaikan harga dan kelangkaan barang, menghambat produktivitas, dan memengaruhi kesejahteraan.
Saat menyampaikan pandangannya pada KTT Rantai Pasok Global, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dampak disrupsi lebih terasa bagi negara berkembang. KTT tersebut digelar di sela-sela KTT G20 di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10/2021).
“Dampak disrupsi lebih terasa bagi negara berkembang. Pada masa pandemi, kita saksikan terbatasnya akses negara berkembang pada vaksin, alat kesehatan dan obat-obatan. Tugas kita semua adalah mewujudkan ekosistem rantai pasok global yang tangguh, diversified dan berkelanjutan, tidak hanya berdimensi ekonomi, namun juga pembangunan,” ujar Presiden.
Dalam kaitan tersebut, Presiden menyampaikan beberapa pandangan. Untuk jangka pendek, ada dua hal yang menurut Presiden harus dipastikan, yaitu pertama reaktivasi konektivitas global, termasuk mobilitas pelaku usaha dan tenaga kerja.
“Kita perlu memastikan pengakuan dan keberterimaan vaksin secara universal, sesuai standar WHO, sekaligus memfasilitasi pemulihan perjalanan internasional yang non-diskriminatif,” ucapnya.
Kedua, terus tingkatkan kapasitas dan kesempatan sektor swasta dalam mengakses rantai pasok global. Terkait hal tersebut, Indonesia telah melakukan pembenahan regulasi dan peningkatan iklim usaha, antara lain melalui UU Cipta Kerja.
“Kami juga terus mendorong dan mempercepat transformasi digital dan otomatisasi untuk meningkatkan ketelusuran rantai pasokan serta memperluas akses para pelaku usaha pada rantai pasok, termasuk UMKM,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk jangka panjang, Presiden memandang perlu kolaborasi setiap negara untuk tiga hal lainnya, yaitu pertama, penguatan infrastruktur logistik. Semua negara perlu mendukung investasi dan kerjasama teknologi guna memperkuat kapasitas dan sebaran infrastruktur logistik, terutama bagi negara berkembang.
“Melalui kemitraan swasta dan pemerintah, Indonesia sedang membangun dan memperbaharui 30 pelabuhan di seluruh wilayah kami,” katanya.
Kedua, diversifikasi sumber pasokan. Presiden meyakini bahwa kerja sama investasi dan industri antarnegara serta penguatan arus perdagangan yang saling menguntungkan adalah kunci.
Ketiga, risiko terbesar di jangka panjang adalah proteksionisme perdagangan yang berpotensi merusak rantai pasok global.
“Kita harus bekerja sama dengan semangat saling mendukung, bukan saling membatasi, mendorong kebijakan yang konstruktif dan tidak diskriminatif, sesuai dengan prinsip hukum internasional, sekaligus menghormati konteks nasional dan hak berdaulat tiap negara,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Bertemu PM Modi, Bahas Kesehatan hingga Pemulihan Ekonomi
Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi. Pertemuan digelar di sela-sela KTT G20. Di awal pertemuan, Presiden mengaku senang melihat angka kasus Covid-19 di kedua negara yang terus mengalami kemajuan secara signifikan. Menurutnya, perkembangan tersebut tidak terlepas dari kerja sama kedua negara dalam penanganan Covid-19.
“Perkembangan ini tidak terlepas dari kerja sama kedua negara dalam penanganan Covid–19. Sudah menjadi komitmen Indonesia untuk terus memajukan kemitraan mitra strategis komprehensif dengan India,” ujar Presiden.
Selanjutnya, “Presiden juga membahas mengenai presidensi G20 Indonesia yang tidak terlepas dari peran India yang bertukar tempat. Dengan mengusung tema besar “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia akan menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam G20.
“Indonesia berharap, pemulihan ekonomi tidak hanya terjadi di negara maju, namun juga di negara berkembang,” imbuhnya.
Dalam kaitan ini, PM India menyampaikan dukungan penuh atas keketuaan Indonesia pada tahun 2022 dan menyampaikan kesiapan untuk berkontribusi dalam mensukseskan keketuaan Indonesia. India akan menjadi Ketua G20 tahun 2023.
Hal lain yang dibahas kedua pemimpin yaitu kerja sama di bidang kesehatan. Presiden berharap industri farmasi kedua negara dapat melakukan kerja sama produksi bersama bahan baku obat (BBO), termasuk melalui pengembangan kapasitas antara perusahaan farmasi kedua negara.
Selain BBO, kerja sama pengembangan vaksin kedua negara juga harus terus didorong,” kata Presiden.
Kedua pemimpin sepakat untuk segera menindaklanjuti pada tingkat teknis.
Isu ketiga yang dibahas yaitu terkait percepatan pemulihan ekonomi. Seiring situasi Covid-19 yang terus terkendali, Presiden mengajak PM Modi untuk mendorong bergeraknya kegiatan ekonomi dengan aman.
Untuk itu Presiden mengusulkan dua hal, yakni pembuatan jalur aman mobilitas masyarakat melalui vaccinated travel lane (VTL) dan saling pengakuan sertifikat vaksin antara Indonesia dan India.
Masih dalam bidang ekonomi, Presiden juga mengajak PM Modi untuk mendorong kembali peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara pascapandemi. Oleh karenanya, Presiden berharap kedua negara dapat memulai perundingan Preferential Trade Agreement (PTA).
“PTA sangat penting dalam rangka peningkatan dan diversifikasi perdagangan, dalam rangka mencapai target perdagangan USD50 miliar pada 2025. Saya juga berharap investasi dua arah dapat terus didorong,” jelasnya. (Rls/RED)
