Selasa , 26 Januari 2021
Breaking News
previous arrow
next arrow
Slider

Home / Daerah / Bengkulu / Rangkap Jabatan, Penunjukan Pokja BP2JK Wilayah Bengkulu Diduga Cacat Hukum

Rangkap Jabatan, Penunjukan Pokja BP2JK Wilayah Bengkulu Diduga Cacat Hukum

Bengkulu, www.sinarnusantaranews.com Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Bengkulu diduga melakukan tindakan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan pantauan media ini, melalui tim investigasi ditemukan kejanggalan terkait penetapan dan penugasan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam pelaksanaan tender paket pekerjaan Tahun 2021.

Dalam penetapan dan penugasan Pokja tersebut, Kepala BP2JK Wilayah Bengkulu menunjuk beberapa orang yang masih aktif sebagai pegawai Unit Organisasi (Unor) atau pemilik pekerjaan. Hal ini sangat menyalahi aturan, dimana BP2JK harus independen dan personilnya tidak boleh merangkap jabatan.

Salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, *”Didalam Susunan Keanggotaan Pokja Pemilihan yang melaksanakan proses Pemilihan Penyedia untuk paket-paket pekerjaan Kementerian PUPR TA 2021 _terdapat beberapa personel dri Balai Unor (Pemilik Pekerjaan)_ yang ditetapkan & ditugaskan oleh Kepala BP2JK Wilayah Bengkulu, yaitu salah satunya inisial FE, (FE-red) yang status kepegawaian personel tersebut adalah Pegawai BWS S VII (Dirjen SDA)”*

Sumber menambahkan, *”Terkait hal tersebut bertentangan & melanggar Ketentuan & Prinsip PBJ sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”*

Sumber juga menegaskan, *”sangat bisa kita pahami bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kepala BP2JK Wilayah Bengkulu tersebut _Patut Diduga_ adanya indikasi konflik kepentingan & independensi proses diragukan”*

Seperti diketahui, Kementerian PUPR membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Sejatinya BP2JK dibawah Ditjen Bina Konstruksi. Sehingga satuan kerja BP2JK terpisah, bukan dari Unit Organisasi (Unor) atau pemilik pekerjaan. Hal itu untuk meningkatkan kualitas profesionalisme unit kerja yang lebih independen dan tidak terlibat konflik kepentingan. Hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers di Jakarta pada Kamis (21 Maret 2019) lalu.

Dalam aturan juga ditegaskan, bahwa satuan unit kerja BP2JK harus benar-benar independen. Artinya tidak ada keterlibatan oknum dalam penugasan personil. Jika Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan yang melaksanakan tugas selaku anggota Pokja Pemilihan bersamaan dengan tugas pokok di unit organisasi (peran ganda), akan menyebabkan output pemilihan penyedia jasa tidak optimal dan rentan korupsi atau persekongkolan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan dengan menyalahgunakan wewenang tersebut.

Berdasarkan hasil analisa dan kajian Tim Investigasi Sinar Nusantara News (SNN), bahwa perkara yang terjadi di tubuh BP2JK Wilayah Bengkulu bertentangan dan melanggar aturan berikut :

Pertama, latar belakang reformasi pengadaan jasa konstruksi di Kementerian PUPR sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, “Saya ingin praktik-praktik seperti proyek yang sudah di-IJONKAN, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap kepada pihak terklait, modus kongkalikong dengan vendor, lelang aktif dengan memanipulasi dokumen dan pemenang pengadaan tidak boleh terjadi lagi”.

Kedua, transformasi pelaksana tahapan pengadaan barang/jasa, yaitu tahapan pemilihan penyedia dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dibawah Ditjen Bina Konstruksi.

Ketiga, pembentukan UKPBJ dan UPTPBJ yang menggantikan ULP berdasarkan :
– Perpres No. 18/2018 Pasal 1 yang berbunyi, “Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di K/L/PD yang menjadi pusat keunggulan PBJ”.
– Perka LKPP No. 19/2018 Pasal 74 yang berbunyi, “Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis PBJ (UPTPBJ) yang merupakan unit kerja struktural dibawah UKPBJ”.

Keempat, ketentuan terkait UKPBJ dan UPTBJ sesuai :
– Perpres No. 18/2018 Pasal 74 yang berbunyi :
(1) SDM PBJ sebagaimana dimaksud memiliki kompetensi di bidang PBJ;
(2) SDM PBJ sebagaiman dimaksud pada ayat 1 (satu) berkedudukan di UKPBJ.
– Perpres No. 18/2018 Pasal 75 yang berbunyi :
(1) Menteri/KL/KD membentuk UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan PBJ pada K/L/PD,
(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas, UKPBJ memiliki fungsi untuk :
a. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
c. Pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ;
d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/KL/KD.
(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.
– Perka LKPP No. 14/2018 Pasal 09 yang berbunyi :
(1) Di setiap K/L/PD dibentuk satu (satu) UKPBJ;
(2) UKPBJ sebagaiman dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) untuk seluruh lingkungan K/L/PD yang bersangkutan.
– Perka LKPP No. 14/2018 Pasal 10 yang berbunyi : Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis PBJ yang merupakan unti struktural dibawah UKPBJ.

Kelima, SK Sekjen No. 05/KPTS/SJ/2019 Tanggal 17 Januari 2019 tentang pembentukan tim penyusunan strategi pencegahan penyimpangan dalam PBJ di Kementerian PUPR antar lain :
(1) Re-organisasi struktur ULP dan Poka;
(2) Perkuat SDM.

Merujuk pada temuan atas kejanggalan pada penetapan dan penugasan personil Pokja Pemilihan dalam pelaksanaan tender pekerjaan Tahun 2021 yang mempunyai peran ganda (rangkap jabatan) di BP2JK Wilayah Bengkulu, Tim Investigasi SNN akan Pulbaket (Pengumpulan bahan dan keterangan). Hal ini berlanjut sesuai fungsi media sebagai kontrol sosial untuk menyampaikan informasi kepada publik dan pemerintah pusat hingga penegak hukum. (Feb)

http://www.nuamooreabengkulu.com

About adminSNN

Check Also

Paripurna DPRD Lebong, dengan Agenda PAW Waka I

Lebong| Bengkulu, www.sinarnusantaranews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong pada Senin (25/01) melaksanakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *