Jumat , 6 Desember 2019
Breaking News
previous arrow
next arrow
Slider

Home / Bengkulu / Raperda APBD 2020 Provinsi Bengkulu Disampaikan

Raperda APBD 2020 Provinsi Bengkulu Disampaikan

BENGKULU, SNN – Raperda APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dibacakan oleh Wakil Gubernur Bengkulu Dedi Ermansyah, pada sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (19/11). Di mana dihadiri oleh 40 orang Anggota DPRD Provinsi.

Dalam penyampaian RAPBD Provinsi Bengkulu untuk tahun 2020, anggaran pembangunan dibagi dengan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Provinsi Bengkulu.

Pasalnya tahun 2020 mendatang akan diadakan Pilkada Serentak. Tahun 2020 menjadi momentum mewujudkan penyelenggaraan tata kelola good goverment (Pemerintahan yang baik) guna mencapai tujuan pembangunan.

Hal tersebut tidak terlepas karena adanya kepemimpinan kepala daerah dengan beberapa isu strategis dalam proses perencanaan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

1. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Pada tahap Provinsi Bengkulu, fokus pembangunan RPJPD ketiga pada pemanfaatan misi diarahkan masing-masing pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

2. Tahun 2021 merupakan akhir masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2016 2021 yang akan berakhir pada awal tahun 2021. Dengan demikian, pada Tahun 2020 akan diselenggarakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak di Provinsi Bengkulu sehingga belanja daerah untuk pembangunan terbagi untuk pemenuhan kewajiban pendanaan pilkada serentak 2020 yaitu KPU, BAWASLU dan unsur pengamanan.

3. Penganggaran terhadap kewajiban baik itu Utang kepada pihak Ketiga maupun Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan realisasi penerimaan pajak daerah.

4. Belanja Langsung pada OPD diasumsikan akan mengalami penurunan, mengingat pada Tahun Anggaran 2020 belanja daerah terbagi untuk membiayai utang kepada pihak ketiga maupun Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta pendanaan pilkada serentak 2020 KPU, BAWASLU dan unsur pengamanan.

5. Pemenuhan Mandatory Spending dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, serta alokasi fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja diluar gaji dapat terpenuhi.

Dengan adanya berbagai isu strategis tersebut, maka penyusunan RAPBD tahun 2020 harus mampu membagi secara proporsional prioritas setiap urusan pemerintahan,” pungkas Dedi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 sebagai dasar penyusunan KUA dan PPA memberikan gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2020 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan.

 

Editor : Redaksi SNN

About adminSNN

Check Also

Bengkulu Selatan Terima Tambahan 1 Bus Sekolah dari Kemenhub

BENGKULU SELATAN, SNN – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menerima bantuan 1 bus sekolah dari Kementerian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *