Selasa , 24 November 2020
Breaking News
Slider

Home / Breaking News / Tak Diketahui Publik, Kejati Tengah Usut Dugaan TPK di Lebong

Tak Diketahui Publik, Kejati Tengah Usut Dugaan TPK di Lebong

LEBONG| BENGKULU, sinarnusantaranews.com – Tak diketahui publik ternyata Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Bengkulu secara diam-diam telah lakukan penyelidikan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di lingkungan Setda Kabupaten Lebong.

Informasi ini bocor, ketika pihak Kejati mengeluarkan surat pemanggilan dengan Nomor: SP-269/L.7.5/Fd.1/10 2020 perihal permintaan keterangan yang ditujukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Setda Kabupaten Lebong tertanggal 15 Oktober 2020.  Jadwal pemeriksaan dijawadkan pada Rabu (21/10) lalu di Kantor Kejati Bengkulu.

Pemanggilan ini dilakukan dengan maksud untuk mendapati keterangan sehubungan dengan penyelidikan TPK di lingkungan Setda Lebong Tahun Anggaran (TA) 2019, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor: Print-1891/L.7/Fd.1/10/2020 tanggal 09 Oktober 2020.

Karena rasa ingin tahu yang kuat, awak media menyambangi Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, Mustarani di ruang kerjanya. Ketika dikonfirmasi beliau mengaku belum mengetahui secara detail mengenai penyelidikan oleh Kejati tersebut. Hal ini karena Pemkab masih libur panjang.

“Saya belum tahu, masuk kantor lagi nanti kami cari tahu,” ucapnya yang terkesan menyembunyikan informasi dari wartawan, Rabu (28/10) dilansir dari RMOLBengkulu.

Namun, salah satu pejabat di lingkungan Setda yang lain berhasil dimintai keterangan wartawan membenarkan jika Kejati Bengkulu tengah mendalami dugaan TPK di Setda Lebong.

“Iya, sekarang lagi diperiksa Kejati Bengkulu,” kata salah satu pejabat yang enggan disebutkan identitasnya.

Bahkan, menurutnya satu persatu pejabat pengelola keuangan di Setda mulai diperiksa untuk dimintai keterangan.

“Sudah dipanggil (untuk diperiksa),” katanya.

Total anggaran yang dilakukan penyelidikan kabarnya mencapai Rp 24 Miliar. Namun, yang paling menonjol didalami terkait biaya konsumsi yang dinilai kurang wajar karena, dana makan minum tersebut  mencapai Rp 1 Miliar, termasuk anggaran perjalanan dinas.

Khusus Tahun Anggaran (TA) 2020 ini saja setidaknya ada Rp 799 juta anggaran diposkan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

Hal itu juga untuk makanan dan minuman yang tahun ini tetap diposkan mencapai Rp 540 juta, dan alat tulis kantor mencapai Rp 711 juta, dan pemeliharaan kendaraan Dinas mencapai Rp 820 juta.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media belum mendapatkan keterangan dari Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bengkulu, Pandoe Pramoe Kartika karena saat dikonfirmasi melalui pesan singkat belum direspon. (YNS)

http://www.nuamooreabengkulu.com

About adminSNN

Check Also

Legislatif dan Eksekutif Sumsel Sepakati KUA dan PPAS TA 2021

PALEMBANG, sinarnusantaranews.com – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H.Herman Deru menghadiri secara langsung Rapat Paripurna …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *