Senin , 27 September 2021
Breaking News
Slider

Home / Daerah / Bengkulu Selatan / Tak Disiplin Jam Kerja, Aparatur Desa Tanjung Aur Bunga Mas, ‘Layak Diberi Sanksi Tegas’

Tak Disiplin Jam Kerja, Aparatur Desa Tanjung Aur Bunga Mas, ‘Layak Diberi Sanksi Tegas’

Bengkulu Selatan, sinarnusantaranews.com – Peraturan Bupati Bengkulu Selatan, yang mengatur tentang jam kerja Aparatur Desa tercantum pada Perbup nomor 16 tahun 2018 belum sepenuhnya bisa dijadikan acuan bagi penyelenggara negara di tingkat desa. Dengan banyaknya temuan Tim Sekber Media belum lama ini ada beberapa desa yang viral di media online yang sudah mendapatkan teguran dari pihak Kecamatan dan prosesnya bergulir sampai ke pihak DPMD Bengkulu Selatan.

Kunjungan Tim Sekber Media pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan sekira pukul 11.00 WIB, kantor desa setempat kosong, hanya ada anggota BPD yang saat itu berada di kantor desa setempat.

Pada hari Jum’at 23 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Tim Sekber Media kembali berkunjung ke kantor desa setempat dengan tujuan ingin konfirmasi kegiatan penggunaan dana desa tahun anggaran 2021. Tapi sayang kunjungan kedua Tim Sekber Media di terima langsung oleh Pjs Kades Tanjung Aur Herlian dan Kasi Pemerintahan serta Bendahara Desa.

Sementara peringkat desa yang lainnya tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Pjs Kades Herlian menjelaskan beberapa oknum perangkat desa yang tidak masuk kerja itu hanya ada pemberitahuan lewat WA, kalau yang bersangkutan berhalangan masuk kerja tanpa ada izin tertulis.

Saya juga sudah sering kasih teguran kepada semua perangkat desa kami agar selalu masuk jam kerja yang sudah ditentukan sesuai aturan yang ada, tapi sampai hari masih juga di langgar,” ujar Pjs Kades.

Terkait temuan di desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas ini, Ketua Sekber Media Yon Maryono segera akan menyurati dinas terkait dan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum perangkat desa yang tidak disiplin dengan jam kerja karena ini berkaitan dengan pelayanan di masyarakat atau cabut saja Perbup no 16 tahun 2018 tentang peraturan jam kerja aparatur desa itu.

Pihak terkait Camat, Dinas BPMD, dan Inspektorat Bengkulu Selatan masih dalam upaya untuk dikonfirmasi. (A.H)

http://www.nuamooreabengkulu.com

About adminSNN

Check Also

DPRD Kota Bengkulu Siap Awasi Pendistribusian Beras PKHD

Kota Bengkulu, sinarnusantaranews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu melalui Wakil Ketua Komisi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *