Jumat , 16 November 2018
Breaking News
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
Home / Breaking News / Upaya Pemprov Kaltim Dalam Menargetkan 200 Kampung Iklim

Upaya Pemprov Kaltim Dalam Menargetkan 200 Kampung Iklim

SAMARINDA. KALTIM, SNN – Dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur, paling sedikit akan terdapat 200 Proklim. Itu telah ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk membentuk 20 Program Kampung Iklim (Proklim) hingga 2030.

“Proklim merupakan program yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK) untuk mendorong partisipasi seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim, Nursigit, di Samarinda, Minggu(2/9).

Aksi lokal yang dimaksud adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Dari perencanaan target ini Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan di wilayah masing-masing desa/kelurahan yang melaksanakan Proklim.

“Hingga 2018, dari 841 desa/kelurahan yang tersebar di Provinsi Kaltim, belum ada satu pun yang dinobatkan sebagai Kampung Iklim. Data terakhir yang masuk, pada 2018 ada delapan kampung yang masuk untuk mengikuti Proklim, tetapi yang berhasil lolos verifikasi awal hanya ada tiga kelurahan di Kota Balikpapan yang disiapkan terbentuk Proklim, yakni Manggar Hijau, Teritip Bersinar, dan Proklim Mandala Pertiwi,” ujar Nursigit (dilansir dari kaltim.antara.news.com)

Selain itu ia juga menjelaskan Proklim yang digalakan dari Pemerintah Pusat sejak 2012, telah diperkuat di Kaltim dengan melakui Deklarasi Sendawar di Kabupaten Kutai Barat pada 17 April 2018.

Kampung iklim juga akan memberikan dampak ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan menambah Pendapatan Asli Daerah, maka dari itu Kabupaten/Kota pun akan berlomba-lomba untuk melaksanakan target Pemerintah ini.

Dalam mewujudkan Proklim, pihak pelaksana juga menggelar lokakarya guna mempercepat pencapaian target Proklim. Dalam upaya ini diperlukan payung hukum kuat katanya. Sehingga tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat saja, tapi juga bermanfaat untuk pengembangan pariwisata.

Dalam kesempatan lokakarya itu, M Fadli dari Global Green Growth Institute, menyarankan agar Proklim dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga pelaksanaannya bisa mendapat dukungan dari anggaran Dana Desa yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

About adminSNN

Check Also

Kepala Desa “AROGAN “Lapen Dan Drainase Asal Jadi

REJANG LEBONG, SNN – Pembangunan Lapen dan Drainase dinilai asal jadi, oknum Kepala Desa Air …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *