Sinar Nusantara News Portal Berita Sinar Nusantara NewsKaur, sinarnusantaranews.com – Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim, ST yang didampingi beberapa kepala OPD menghadiri Forum Koordinasi Penilaian Pemprov Terhadap Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Bengkulu Tahun 2022, Selasa (31/05/2022) di Hotel Mercure Kota Bengkulu.
Dalam paparannya Wakil Bupati Kaur selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting(TPPS) Kabupaten Kaur menyampaikan berdasarkan data stunting di kabupaten kaur dari data SSGI tahun 2019, 30, 5 % dan mengalami penurunan tahun 2021 11, 3 % paling rendah se propinsi Bengkulu.
“seharusnya dengan angka itu kita bisa menjadi nomor 1 di propinsi bengkulu pada penanganan stunting, kenapa kita secara data terlihat mengalami penurunan yang sangat banyak sampai diangka 11.3%, sedangkan secara penilaian kita paling buncit” Kata Wabup.
Wabup mengatakan posisi kabupaten kaur paling rendah diantara empat kabupaten lainnya diantaranya Bengkulu Utara, Seluma dan Bengkulu Selatan, terletak pada rendahnya konvergensi dan kemasan publikasi, sehingga apa yang dilakukan oleh OPD tidak terekspos/muncul.
“tetapi itu masalah kita kemarin, untuk hari ini dan seterusnya pemerintah daerah kabupaten kaur telah melakukan usahanya dengan maksimal, antar OPD saling bahu membahu kita akan tunjukkan bahwa kaur bisa lebih baik dengan dukungan penuh kami sebagai kepala daerahnya” tegas Wabup.
Wabup menambahkan permasalahan stunting yang ada di kabupaten kaur terletak pada tingkat kemiskinan dan derajat kesehatan yang masih rendah, dimana terkait dengan hal tersebut menjadi beban dan pekerjaan Rumah yang sangat berat bagi pemerintah daerah dengan angka kemiskinan kaur yang berada di angka 18,62% dan dengan derajat kesehatan yang masih rendah membuat harus bekerja ekstra dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.
Terkait dengan pelaksanaan penurunan stunting di kabupaten kaur lanjut Wabup, Pemerintah daerah telah membentuk tim pelaksana penurunan stunting (tpps) di kabupaten kaur baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan sampai ke desa.
“Kami juga telah melaksanakan rembuk stunting pada bulan Maret yang lalu dengan menetapkan 50 desa lokus tambahan, dari 20 desa lokus yang telah ada sebelumnya jadi di tahun 2022 ini jumlah desa lokus di kabupaten kaur sebanyak 70 desa lokus, harapan kami bahwa desa yang menjadi desa lokus akan menjadi prioritas bagi daerah maupun pusat baik itu dari segi kebijakan dan penganggarannya dengan harapan di tahun 2024 semua desa di kabupaten kaur terakomodir menjadi desa lokus, karena kami telah bertekat akan membawa kaur pada kondisi zero stunting” Ujar wabup dengan tegas.
Wabup juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga telah menekankan kepada kepala desa untuk mengikuti aturan bahwa dana APBDes 20 % nya diperuntukkan pada pangan dan stunting, dan sebagai bukti juga kabupaten kaur telah melakukan perbaikan sistem dan kebijakan yaitu telah dilakukannya kerjasama antar OPD secara intens, dan itu terlihat dari betapa banyaknya upaya yang telah dilakukan oleh masing masing dinas teknis dalam upaya penurunan stunting.
“Seperti Dinas Pertanian dengan penanaman padi biofortifikasinya, dinas kesehatan dengan aksi guritanya, dinas pendidikan dengan jargon Gerot Ce, Dinas KB dengan bangga kencananya dan upaya upaya lain yang tidak bisa saya sebutkan disini dimana itu membuat saya sebagai wakil bupati kaur sekaligus ketua TPPS merasa bangga” Jelas Wabup.
Wabup berharap kepada TPPS yang sudah dibentuk untuk bekerja maksimal dalam melakukan aksinya secara terintegrasi sesuai arahan, memastikan bahwa pelaksanaan aksi percepatan penurunan stunting ini berjalan dengan baik, memaksimalkan peran desa sehingga target menurunkan angka stunting dibawah 9,3 % di kabupaten kaur dapat tercapai. (Rls)
