Webinar DBH dan DAK: Menyamakan Persepsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia.

Kaur, sinarnusantaranews.com – Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengadakan Webinar terkait Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka menyamakan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur secara virtual yang dihadiri langsung Oleh Asisten III Ir. Herwan yang didampingi Sekretaris Badan Keuangan Daerah Yanuar Aris Pribadi dan Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Yulizar, bertempat di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur Kamis (30/6/2022).

Dalam kegiatan ini Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Drs. A. Fatoni, M. Si meminta kepada seluruh Pemerintah didaerah yang megelola DBH dan DAK  menggunakan APBN dan APBD harus merelokasikan dana tersebut seoptimal mungkin dan tepat sasaran serta mengikuti aturan didalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang DBH dan DAK.

” Pengelolaan dan pengalokasian DBH dan DAK harus transfaran dan terarah, agar tidak terjadi kecemburuan sosial antara Pemerintah Provinsi Kota ataupun Kabupaten,” ujar Fatoni.

Selain itu dia juga menambahkan kalau dana transfer yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi harus betul – betul dioptimalkan dan penggunaannya pun harus sesuai dengan Rencana Anggaran yang telah disepakati didaerah masing-masing. Namun hal yang terpenting dalam pengelolaan dana tersebut harus diprioritaskan untuk pembangunan daerah dan pelayanan publik serta berpihak kepada masyarakat. (AS)