BENGKULU, SNN – Masalah gagal bayar pada tahun anggaran 2019 yang dialami oleh teman-teman pengusaha khususnya para kontraktor menyebabkan perputaran uang yang beredar di masyarakat melambat. Hal ini dikatakan oleh Joko Fajar Santoso dari Hipmi Kota Bengkulu, minggu (26/01).
“ya, tentu dampaknya sangat luas ya, sebab kita semua tahu bahwa belanja langsung infrastruktur pemerintah daerah inilah yang menyumbang perputaran uang di daerah, sangat disayangkan APBD yang nilainya besar selalu telat dalam hal penyerapan anggaran. Padahal program-program langsung inilah yang ditunggu oleh masyarakat untuk bisa dinikmati secara nyata,” ujarnya.
Kasus gagal bayar kepada 75 kontraktor ini akan menjadi boomerang Gubernur Rohidin jika tidak bisa diselesaikan, apa lagi kawan- kawan kontraktor harus menanggung hutang kepada rekan lain, pekerja dan lainnya.
Lebih lanjut Fajar mengatakan, “ini menunjukan ketidakmampuan Gubernur Rohidin dalam mengelola keuangan daerah sehingga muncul masalah ini, Jadi pak Rohidin harus evaluasi itu OPD terkait supaya 2020 tidak terulang kembali,” jelas Joko Fajar Santoso. (RED)