LSM Hanya Pelengkap, Aliansi Pertanyakan Dana BTT Covid-19 Kabupaten Bengkulu Utara, Bupati Mian

BENGKULU UTARA, SNN – Keterlibatan LSM dalam struktur tim gugus tugas Covid-19, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, hanya sebagai pelengkap, sebab tidak pernah dilibatkan dalam rapat maupun pembahasan anggaran, terutama realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sembako kepada masyarakat terdampak Virus Corona Disease (Covid-19).

Ketua Aliansi LSM Kabupaten Bengkulu Utara, Rozi, HR, terhadap media Sinar Nusantara News, menuturkan, ada dugaan tidak tepatnya penyaluran bantuan terkait Covid-19. Mengingat masih banyaknya persoalan di desa, mulai dari data Kemensos yang tidak singkron dengan pendataan dari desa terkait dengan surat pengusulan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 466.2/1601/ Dinsos tentang penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) di kabupaten Bengkulu Utara.

“Bahkan ada dugaan masalah SK pengguna anggaran di kecamatan belum diterima, padahal anggaran sudah dibelanjakan. Artinya, lebih dulu pembelanjaan anggaran dari pada SK pengunaan Anggaran, untuk itu siapa yang bertanggungjawab pembelanjaan anggaran COVID-19, sebelumnya,” jelas Rozi.

Lanjut Rozi, HR, data dari Kemensos diduga tidak mengacu kepada fakta yang sebenarnya (Data Lama), sehingga pendataan dari desa yang ditujukan kepada Dinas Sosial tidak berfungsi, sedangkan masih banyak warga terdampak Virus Corona Disease (Covid-19) yang belum mendapatkan bantuan Sembako dan BLT sedangkan perekonomian masyarakat sangat anjlok, mulai dari petani karet, penyadap karet, pekerja harian lepas (HL), pedagang kaki lima, pengusaha tenda dan para petani sawit, dan yang lainnya.

“Semua ekonomi masyarakat saat ini, terdampak akibat Corona. Kalau desa dibebankan BLT dari dana DD, maka jika memungkinkan Daerah juga harus menggelontorkan anggaran Daerah, untuk Bantuan langsung Tunai (BLT). Diharapkan Pemerintah Daerah jangan ragu dengan data kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Utara akan melonjak pada saat ini, indikatornya orang miskin Baru (OMB), dalam hal ini pengusaha saja bisa jatuh miskin, apalagi perekonomiannya menengah ke bawah, kalau kita lihat sekarang ini indikator anggaran Refocusing ini masih di pertanyakan, berapa jumlah yang sudah digunakan, dan berapa jumlah yang belum di gunakan. Pemerintah Bupati Mian, harus transparan dalam pengunaan anggaran Covid-19, sebab uang tersebut Uang rakyat (APBD) atau APBN,” tutup Rozi, HR, selaku ketua Aliansi LSM Bengkulu Utara. (Amunt)