Kota Bengkulu, sinarnusantaranews.com – Walikota Bengkulu Helmi Hasan angkat bicara mengenai pernyataan berbagai pihak yang mengungkapkan bahwa upayanya dalam memerdekakan ijazah merupakan sebuah unsur politik.
“Kita juga tidak bisa salahkan kalau mereka melihat dengan kaca mata politik. Tetapi, yang saya gunakan sekarang ialah kaca mata kemanusiaan. Kaca mata kemanusiaan ini di atas semuanya,” sampai Helmi.
Awal mula, Helmi bercerita bahwa waktu itu ada janda tua yang menghubunginya.
“Ia mengeluhkan ijazah anaknya yang ditahan karena masih ada tunggakan. Dia juga bilang bahwa suaminya sudah meninggal, anaknya 4 dan anak terakhirnya baru lulus SMP, tetapi ijazahnya masih ditahan. Coba bayangkan hal ini, sebagai pemimpin kita turut prihatin apalagi dirinya datang langsung ke kita, dan benar-benar lagi susah karena Covid-19 ini,” jelas Helmi.
Setelah disurvei ternyata tunggakan biaya anak tersebut di sekolah swasta sebesar Rp 35 juta.
“Akhirnya pemilik sekolah saya telepon, dan alhamdulillah ijazahnya diberikan,” ucapnya.
Hal seperti inilah yang disebut kemanusiaan, dengan peduli terkait apa saja keluhan masyarakat, apalagi dimasa pandemi semuanya tentu dalam keadaan susah.
“Alhamdulillah, saat ini SMA/SMK negeri meringankan beban siswa mereka. Apabila ada tunggakan SPP sudah tak jadi kendala lagi semua digratiskan dan ijazah dapat diambil. Inilah namanya kepedulian,” ungkapnya.
Tak lupa, Helmi juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang ikut berjuang dalam memedekakan ijazah siswa.
“Mari sama sama berjuang dari tanah kelahiran sang saka merah putih untuk memerdekakan ijazah siswa-siswi anak NKRI dimanapun berada,” tutupnya. (ADV)